Gubernur Tunggu Surat Gugatan Tarif Air PDAM

Gubernur Tunggu Surat Gugatan Tarif Air PDAM

Rakyatbicara.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Biro Hukum menyebutkan saat ini belum menerima surat gugatan dari PTUN Medan terkait penetapan kenaikan tariff air PDAM Tirtanadi. Hal itu, terkait adanya pemeriksaan berkas gugatan oleh lembaga peradilan tersebut yang tidak dihadiri pembuat keputusan.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Sulaiman mengakui pihaknya tidak menghadiri acara pemeriksan berkas yang dilakukan oleh PTUN Medan karena memang mereka belum menerima secara resmi surat gugatan dari pengadilan. Menurutnya pemeriksaan berkas dimaksud, dilakukan antara PTUN dengan penggugat.

“Itu kan antara pengadilan (PTUN) dengan pihak penggugat. Jadi kita tidak ikut. Karena sampai sekarang kita juga belum nemenima surat gugatan dari PTUN,” ujar Sulaiman kepada Sumut Pos, Jumat (4/8).

Disampaikan Sulaiman, pihaknya baru akan mengirimkan tim hukum atas nama Gubernur, bilamana PTUN sudah mengirimkan surat gugatan kepada Pemprov Sumut untuk mengikuti sidang.

“Kalau gugatan masuk, kita akan buatkan surat kuasa mewakili Gubernur, baru mulai beracara. Jadi kalau belum masuk gugatanya, untuk apa kita hadir. Itukan pemeriksaan berkas,” katanya.

Sebelumnya Sulaiman mengakui bahwa informasi tentang gugatan SK Gubernur terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi, karena ada poin konsultasi sebagaimana diamanatkan dalam Perda 10/2009. Bahwa sebelum memutuskan, eksekutif (Pemprov Sumut) harus berkonsultasi dengan legislatif (DPRD Sumut).

“Materinya memang itu, mereka (DPRD Sumut) meminta ada konsultasi. Tetapi Pemprov kan mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yakni Permendagri. Memang dengan keluarnya Permendagri, Perda 10/2009 belum direvisi,” katanya.

Sementara menunggu adanya penyesuaian Perda 10/2009 kepada Permendagri 71/2016, tidak otomatis Perda tersebut harus langsung diubah. “Saya sudah bertemu juga dengan anggota dewan (DPRD Sumut) untuk membicarakan soal itu. Tetapi kalau memang gugatan itu dilakukan, ya sebagai negara hukum, itu sah saja dilakukan,” katanya.

Hingga kini Sulaiman mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan (PTUN) terkait objek gugatan tersebut. Pun begitu, pihaknya sudah mempersiapkan tim pengacara untuk menghadapi gugatan. (rb01)

COMMENTS