Harga Gas di Sumut Masih Tinggi

Harga Gas di Sumut Masih Tinggi

Rakyatbicara.com, MEDAN – Harga gas di Sumatera Utara (Sumut) masih belum juga turun ke angka satu digit per million metric british thermal unit (MMBtu) sebagaimana diharapkan. Penurunan harga tersebut amsih terkendala karena belum adanya peraturan menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tingginya harga gas tersebut telah disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke pusat agar yang menjadi keluhan para pelaku industri itu bisa dijawab. “Sebelumnya pak Gubernur sudah menyurati pemerintah pusat agar dapat mengambil kebijakan menurunkan harga gas di Sumut dengan angka satu digit per MMBtu, dan memang kebijakannya sudah dikeluarkan tapi untuk realisasinya masih menunggu aturan dari Menteri,” ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Eddy Sahputra Salim, Jumat (10/2).
Dikatakan Eddy, pihaknya telah mengikuti rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), di mana harga gas di Sumut tidak bisa ditekan seperti di Jawa yang berkisar 8 US$ per MMBtu. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat dengan menetapkan harga gas US$9,92 per MMBtu untuk Sumut sudah sangat baik, mengingat sebelumnya harga gas mencapai US$12,20 bahkan menyentuh US$13 per MMBtu. Penurunan harga gas disepakati dengan mengurangi variabel harga dari hulu hingga hilir.
“Tingginya harga gas di wilayah kita ini dikarenakan mahalnya biaya pengangkutan, sebab gas kita bawa dari Sulawesi/Papua untuk diolah di Pangkalan Brandan atau diolah di Arun Aceh, kemudian diangkut lagi ke Medan untuk industri, inilah yang menyebabkan harga gas kita tinggi,” terangnya.
Biaya distribusi dari daerah Sulawesi, katanya,  cukup besar, sekitar US$1-2 per MMBtu melalui pengapalan. Sementara pengolahan gas menjadi gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) atau di-regasifikasi, memakan biaya US$1,5 per MMBtu. Setelah itu dialirkan melalui pipa transmisi Arun-Belawan (toko free) yang kemudian membutuhkan biaya US$2,53 per MMBtu.
Tidak hanya itu, harga tersebut juga ditambah pajak seperti PPN regasifikasi sebesar US$0,5 per MMBtu, PPN Arun-Belawan US$0,25/MMBtu, margin PT Pertagas (perusahaan regasifikasi), dan biaya distribusi gas sebesar US$1,44/MMBtu yang dikenakan PT PGN (Perusahaan Gas Negara).
“Tingginya harga gas inilah yang menyebabkan industri kita sulit berkembang sehingga akan berdampak terhadap keberadaan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja karena produk yang dihasilkan industry tidak bisa bersaing dengan produk dari negara lain, makanya kita harapkan di bulan Februari ini Peraturan Menteri ESDM bisa keluar, sehingga harga gas yang disepakati 9,95 US$ per MMbtu itu bisa direalisasikan,” katanya.
Sebelunnya Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengakui harga gas di Sumut merupakan yang termahal di Indonesia. Untuk itu, dia meminta pemerintah mensubsidi harga gas tersebut. “Harga gas Sumut yang termahal di Indonesia. Masih lebih murah di Pulau Jawa bahkan dibandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia,” ujarnya.
Dirinya juga sudah menyampaikan kondisi ini kepada para anggota DPD RI asal Sumut untuk diteruskan ke pusat. “Saya berharap DPD bisa membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat. Ketersediaan energi ini menjadi hal penting masuknya investasi bagi daerah ini. Bagaimana investasi mau masuk pasokan energi sangat terbatas,” katanya.
Menanggapi hal ini, Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Ishak mengatakan pemerintah harus segera mencari solusi bagaimana harga gas di Sumut sama seperti di Jawa.
Pasalnya, lanjut Ishak, memang merupakan tugas  pemerintahlah untuk memberikan jaminan kepada para investor terkait pasokan energi seperti listrik dan gas. Apalagi pada saat ini, pelaku usaha “Selain perbaikan infrastruktur, jaminan hukum dan keamanan. Ketersediaan pasokan gas dan listrik juga menjadi pendukung naiknya investasi,” pungkasnya.

*Izin Tambang Belum Dievaluasi

Sedangkan terkait izin penambangan yang selama ini dikeluarkan pemerintah kabupaten, Eddy mengaku pihaknya belum melakukan pemanggilan kepada perusahaan tambang. Meskipun diakuinya, Pemerintah pusat telah meminta agar dilakukan pemanggilan untuk memeriksa ulang kelengkapan serta keabsahan izin tersebut.
“Memang sudah diminta kita menyurati dan memanggil perusahaan penambang (khuausnya pemilik izin galian C), tetapi memang belum dipanggil,” Eddy.
Dirinya beralasan hingga saat ini, pihaknya belum menerima penyerahan berkas perizinan pertambangan secara resmi dari pemerintah kabupaten. Karenanya mereka belum mengambil langkah ntuk evaluasi atau verifikasi kembali, meskipun pengalihan tersebut sudah dilakukan sesuai UU 23/2014 atau sekitar tiga tahun silam.
“Sampai sekarang belum ada di tangan kita. Yang kita terima hanya berkas data saja. Tetapi kan tidak bisa begitu saja,” katanya. (rb01)

COMMENTS