Ingat, Sekarang Taksi Online Pakai Stiker

Ingat, Sekarang Taksi Online Pakai Stiker

Rakyatbicara.com, MEDAN – Puluhan kendaraan angkutan berbasis aplikasi atau taksi online kini sudah diberikan izin operasional untuk mengangkut penumpang. Namun rencana penertiban kendaraan plat hitam tersebut masih akan dirapatkan lagi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Anthony Siahaan menyebutkan pemberian izin operasional taksi online yang bisa beroperasi di Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) itu ditandai penempelan stiker dan penyerahan kartu pengawasan kepada 20 mobil angkutan sewa khusus (ASK). Dengan diberi tanda, maka diluar ketentuan itu katanya, dinyatakan ilegal.

“Dinas Perhubungan Sumut tidak bertanggungjawab kepada ASK any tidak memiliki stiker dengan bacaan ‘Sumut’ yang ditempelkan pada bagian kanan kaca depan dan belakang mobil. Bagi ASK yang tidak memiliki stiker ini, maka kami sebut ilegal,” ujar Anthony didampingi Kabid Angkutan Iwsar kepada wartawan, Senin (31/7).

Disebutkannya kendaraan yang ditempeli stiker tanda khusus itu merupakan ASK yang sudah dinaungi oleh perusahaan pemilik izin operasional. Sebanyak lima perusahaan disebutkan telah dikeluarkan izinnya untuk beroperasi menggunakan aplikasi.

“Dari 3500 unit ASK, hanya 30 persen yang baru resmi terdaftar. Dan jumlah perusahaannya sendiri ada enam perusahaan yang telah terdaftar. Menyusul sedang dalam proses empat perusahaan lagi,” katanya.

Anthony juga meminta kepada pengendara atau pemilik mobil angkutan berbasis aplikasi yang belum berizin, diminta segera mendaftarkan diri ke perusahaan atau mendaftarkan perusahaannya ke Pemprov Sumut melalui Dinas terkait yakni Dishub dan Dinas Perizinan agar memiliki legalitas sebagai ASK.

“Masyarakat kita minta tidak memakai jasa ASK yang ilegal. Lihat stiker di kanan depan dan kanan bagian belakang sebelum memakai jasa ASK,” sebutnya.

Sedangkan terkait rencana penertiban yang sempat disampaikan ke publik, kata Anthony masih akan dibahas lebih lanjut bagaimana agar langkah itu bisa berlaku efektif. Hanya saja dirinya tidak menjawab bagaimana jika calon penumpang yang memesan angkutan berbasis aplikasi, dan menerima kendaraan yang belum memiliki izin.

“Ya tergantung kita, apakah mau menggunakan kendaraan yang resmi atau tidak,” katanya.

Sementara seorang pengendara angkutan berbasis aplikasi Eko, mengaku keberatan atas cara yang dibuat pemerintah. Sebab selain hanya menguntungkan pihak tertentu selaku pemilik perusahaan, kendaraan pribadi mereka harus berganti nama kepemilikan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kita keberatan karena lagi-lagi Organda juga yang diuntungkan. Selama ini, berapa banyak perusahaan atau koperasi angkutan yang tidak peduli dengan mitranya. Mereka mengutip iuran, tetapi hampir tak ada manfaatnya, sama seperti preman saja,” kata Eko.

Dirinya menilai, jika pemerintah mengharuskan ada legalitas, sebaiknya regulasi dijalankan langsung dinas terkait. Sehingga segala jenis kutipan, iuran maupun retribusi yang ada, jelas arahnya dan lebih meyakinkan. Karena itu, Eko menganggap cara seperti ini hanya memindahkan kewenangan dan melepaskan tanggungjawab.

“Makanya saya dan teman-teman lainnya, sepakat untuk tidak dulu mendaftarkan ke perusahaan. Karena kalau begini, bukan solusi,” katanya.

COMMENTS