Peralihan Status Guru SMA ke Provinsi DAU Pemprov Kurang Rp400 Miliar

Peralihan Status Guru SMA ke Provinsi DAU Pemprov Kurang Rp400 Miliar

Rakyatbicara.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi mengatakan proses peralihan status guru dan tenaga administrasi pendidikan tingkat SMA masih menyisakan kekurangan sebesar Rp400 Miliar. Selain itu, tenaga honor juga perlu menjadi perhatian.

“Untuk DAU (Dana Alokasi Umum) kita masih ada kekurangan sekitar Rp400 Miliar. Sementara hitungan kita, kebutuhan untuk guru dan tenaga administrasi pendidikan SMA sekitar Rp1,2 Triliun,” ujar Erry usai kegiatan Penyerahan DIPA Sumut, Kamis (15/12).

Dikatakan Erry, kekurangan tersebut karena alokasi yang diberikan pemerintah pusat, masih kurang dari kebutuhan. Hal ini juga tidak hanya dialami Sumut, tetapi provinsi lain juga mengalami hal sama. Bahkan dicontohkannya, seperti provinsi Jawa Tengah yang kekurangan sebesar Rp800 miliar.

“Jadi tidak hanya Sumut yang kurang,” katanya.

Sementara untuk menutupi kekurangan tersebut, kata Erry, ada pilihan yakni menunggu adanya regulasi dari pusat untuk penggunaan dana BOS. Pasalnya saat ini, dana tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah tingkat SD dan SMP. Sehingga harus ada aturannya.

“Nah, untuk itu, harus ada payung hukumnya,” sebutnya.

Pilihan kedua, lanjut Erry, yakni bagaimana pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) bisa memberikan sebagian DAU nya untuk menutupi kekurangan.

Apalagi menurutnya, dengan peralihan ini, besaran DAU yang diberikan kepada Pemkab/Pemko sebelumnya juga tidak berkurang. Sehingga memungkinkan daerah untuk tetap mengalokasikannya untuk gaji guru dan tenaga pendidikan SMA.

“Jadi kita harapkan kelebihan DAU itu bisa ditransfer ke provinsi, agar kita berikan ke guru dan tenaga pendidikan. Itu juga harus ada payung hukumnya,” sebutnya.

Selain itu, Erry juga menyebutkan bahwa nasib tenaga honor yang diangkat oleh Pemkab/Pemko sebelumnya, juga harus menggunakan regulasi yang jelas agar tetap bisa diberikan honornya.
“Honor juga begitu, jadi dana yang sebelumnya dialokasikan Pemkab/Pemko bisa ditransfer ke provinsi untuk diberikan kembali kepafa guru dan tenaga pendidikan ,” katanya sembari menyebutkan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. (rb01)

COMMENTS