Tidak ada Peringatan Razia Taksi Online Segera , Pelanggar Akan Disanksi

Tidak ada Peringatan Razia Taksi Online Segera , Pelanggar Akan Disanksi

Rakyatbicara.com, MEDAN – Keberadaan angkutan berbasis aplikasi atau taksi online di Medan dan sekitarnya (Mebidang) akan dilakukan pengawasan dan penertiban dalam waktu dekat. Namum untuk jadwal dan lokasi serta teknisnya, sengaja dirahasiakan agar pelaksanaan razia nantinya bisa berjalan maksimal tanpa diketahui sebelumnya oleh masyarakat khususnya pengguna aplikasi (pengendara).

Kepala Dinas Perhubugnan Sumatera Utara (Sumut) melalui Kepala Bidang Angkutan, Iswar mengatakan pihaknya bersama dengan jajaran Dishub kabupaten/kota (Medan, Binjai, Deli Serdang), serta Kepolisian, akan menggelar penertiban gabungan terhadap angkutan berbasis aplikasi. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang keberadaan taksi online yang belum memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban bersama dengan pihak kepolisian dan Dishub kabupaten/kota (Mebidang). Untuk waktu, tempat dan bagaimana teknisnya itu dirahasiakan. Kalau sampai diketahui, tentu tidak efektif. Karena pasti ada persiapan mereka (pengendara taksi online),” Iswar.

Dikatakannya bahwa pertemuan melibatkan pengadilan sebelumnya untuk memastikan apakah penertiban ini bisa dilakukan dengan pemberian sanksi kepada pelanggar aturan. Sehingga pada operasi menertibkan keberadaan taksi online tanpa izin, sanksi atas pelanggaran bisa diberikan. Sebab dengan adanya aturan main yang tegas terkait angkutan umum katanya, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak memaksa, tetapi memang aturan mainnya harus seperti itu. Jadi siapa yang tidak mengikuti aturan, tentu akan ada sanksi. Intinya akan kita proses sesuai ketentuan,”tegasnya.

Sementara untuk himbauan sebut Iswar, menurutnya aturan ini sudah lama ditetapkan. Bahkan sesuai penetapannya, pada April lalu seharusnya seluruh angkutan umum termasuk yang berbasis aplikasi, diwajibkan memiliki izin operasional melalui perusahaan yang sah dan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Termasuk untuk tanda khusus bagi taksi online yang saat ini tengah dalam proses seperti stiker.

Dengan begitu lanjutnya, Dishub Sumut mengimbau agar masyarakar, khususnya pengendara angkutan taksi online untuk mematuhi aturan yang tertuang dalam Permenhub PM 26/2017. Sedangkan terhadap sejumlah pihak yang merasa keberatan atas aturan yang mengharuskan adanya tanda khusus serta dilakuka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menjadi nama perusahaan yang mengantongi izin, dikatakannya hal itu sebagaimana diatur dan diwajibkan kepada angkutan konvensional yang ada.

“Kalau mau pakai nama pribadi, ya gunakanlah kendaraan secara dan untuk kepentingan pribadi. Kalau mau mengangkut penumpang dan memungut bayaran, silahkan ikuti aturan mainnya. Karenanya kita himbau, silahkan berusaha dengan benar sesuai ketentuan yang ada,”pungkasnya. (rb01)

COMMENTS