Sumut Dapat 385 ribu Ton Pupuk Subsidi

Sumut Dapat 385 ribu Ton Pupuk Subsidi

Rakyatbicara.com, MEDAN- Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 385.434 ton dari Kementerian Pertanian RI. Dari jumlah tersebut, terdapat lima jenis pupuk. Untuk mengantisipasi penyimpangan, sistem penyalurannya akan diperketat.

Antisipasi terhadap penyimpangan pada penyalurannya, juga dilakukan secara transparan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di masing-masing daerah. “Kita sudah membuat break down dari peraturan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini dengan langsung mengeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Sumut. Dalam surat keputusan itu tertera jelas alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing daerah sesuai kebutuhan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Ernita Bangun, Selasa (24/1).

Ernita menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/sr.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2017 yang dikeluarkan 28 Desember 2016, maka pupuk bersubsidi yang disebutkan masih secara umum dengan rincian per provinsi yakni diperoleh Sumatera Utara sebanyak 384.434 ton.

Sementara dari jumlah tersebut, secara rinci disebutkanya untuk pupuk urea sebanyak 151.100 ton, pupuk Sp-36 sebanyak 45.165 ton, pupuk ZA sebanyak 49.319 ton, pupuk NPK sebanyak 110.500 ton dan pupuk organik sebanyak 29.350 ton. Dengan rincian ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengeluarkan kebijakan untuk kembali merinci penyaluran pupuk bersubsidi ini sehingga lebih jelas peruntukkannya sesuai kebutuhan kelompok petani per masing-masing daerah.

“Jadi dengan SK Kepala Dinas Pertanian itu, masing-masing daerah jelas alokasinya berapa? Misalnya untuk Medan alokasi pupuk Urea itu setahun sebanyak 516 ton, SP-36 sebanyak 57 ton, ZA sebanyak 89 ton, NPK sebanyak 150 ton dan organik sebanyak 110 ton, begitu juga untuk daerah lainnya. Jadi sekarang semakin jelas untuk kabupaten/kota itu berapa alokasi penyaluran,” kata Ernita.

Ernita menyebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tersebut akan dilakukan langsung oleh distributor. Nantinya alokasi ini juga akan diawasi langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Jumlah alokasi ini juga antinya disesuaikan dengan kebutuhan petani yang diketahui berdasarkan persyaratan untuk menerima pupuk bersubsidi, yaitu sesuai denga rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

“RDKK ini merupakan rencana kebutuhan pupuk yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jadi nggak bisa sembarang lagi. Untuk memesan pupuk bersubsidi kepada penyalur juga dari RDKK ini, sehingga bisa mengantisipasi penyimpangan,” jelasnya.

Selain itu, Ernita juga mengataka bawhwa untuk harga eceran tertinggi (HET), pupuk bersubsidi ini juga sudah ditetapkan, sehingga pihak penyalur juga tidak bisa mempermainkan harga barang subsidi tersebut. Sebab diketahui, perbandingan harganya denagn pupuk non subsidi hingga 60-70 persen.

Dijelaskannya, untuk pupuk urea ditetapkan HET Rp1800 per kg, pupuk SP-36 Rp2.000 per kg, pupuk ZA Rp1.400 per kg, pupuk NPK Rp2.300 per kg dan pupuk organik Rp500/kg. “Jadi dengan alokasi yang sudah sesuai kebutuhan dan harga juga sudah ditetapkan kita berharap tidak aka nada lagi penyaluran pupuk bersubsidi yang menyimpang,” katanya.

Disampaikan Ernita juga, tidak hanya sistem penyaluran yang diperketat nantinya, tetapi juga penyaluran pupuk bersubsidi ini aka diawasi langsung oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang diketuai langsung oleh Sekdaprov Sumut, Hasban Ritoga. “Pengawasan akan langsung dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota melalui komisi ini. Dan untuk provinsi komisi langsung diketuai oleh Sekdaprovsu,” katanya. (rb01)

COMMENTS