Perayaan HUT RI ke-80 di Aceh Utara berlangsung meriah. Namun di balik semangat mengibarkan bendera, rakyat masih menyimpan harapan besar pada janji kemerdekaan: akses pendidikan dan kesehatan yang adil untuk semua.
Di banyak gampong, warga masih menghadapi kenyataan pahit. Untuk berobat, mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Anak-anak belajar di sekolah yang minim fasilitas, bahkan ada ruang kelas yang rusak dan belum diperbaiki. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana di benak rakyat, ke mana anggaran pendidikan dan kesehatan diarahkan.
Setiap tahun pemerintah daerah menyampaikan besarnya porsi belanja untuk pendidikan dan kesehatan. Angka yang dipublikasikan memang tinggi, tetapi warga sulit melihat wujudnya di lapangan. Transparansi menjadi tuntutan utama. Rakyat ingin pemerintah membuka detail alokasi hingga realisasi anggaran, bukan sebatas laporan formal yang sulit diakses masyarakat.
Data penelitian mendukung aspirasi ini. Transparansi dan partisipasi anggaran terbukti berpengaruh 47,2 persen terhadap kinerja pemerintah daerah (ojs.unimal.ac.id). Ketika rakyat tahu ke mana uang publik diarahkan, kontrol sosial akan lebih kuat, dan hasil pembangunan lebih tepat sasaran.
Aceh Utara sendiri baru-baru ini meraih indeks MCP 91 pada Januari 2025, menempati peringkat tiga besar di Aceh (acehprov.go.id). Indeks ini menandakan tingkat kepatuhan tata kelola sudah baik. Namun bagi rakyat, angka tidak cukup. Mereka ingin bukti nyata dalam bentuk puskesmas yang lebih dekat, sekolah baru yang memadai, tenaga medis yang cukup, serta sarana belajar yang tidak lagi tertinggal.
DPRK Aceh Utara memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal anggaran daerah. Fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi publik perlu diperkuat. Rakyat ingin dewan lebih terbuka menyampaikan detail penggunaan anggaran, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung bagi layanan dasar.
HUT RI ke-80 harus menjadi momentum mempertegas arah pembangunan. Bagi rakyat Aceh Utara, janji kemerdekaan sederhana saja. Mereka ingin anak-anak bisa belajar di sekolah yang layak, mereka ingin berobat tanpa harus menempuh perjalanan jauh, mereka ingin layanan publik hadir dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Anggaran adalah milik rakyat. Karena itu, anggaran tidak boleh berhenti di atas kertas. Anggaran harus hadir di desa dalam bentuk pelayanan nyata.
