Aceh Utara – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh telah mencapai titik kritis dan meluas hampir ke seluruh wilayah sejak sepekan terakhir. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial, mengancam kelangsungan sektor transportasi dan perikanan, serta menekan ekonomi masyarakat kecil.
Krisis BBM jenis Pertalite dan Bio Solar dilaporkan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) penting di Aceh Utara, seperti SPBU Meunasah Ranto, SPBU Ibukota Lhoksukon, SPBU Teupin Punti, dan SPBU Geudong.
Kelangkaan tersebut menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU dan memaksa warga membeli BBM eceran dengan harga yang melonjak hingga Rp13.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi.
Menanggapi situasi itu, Ketua KNPI Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, Tgk. Aris Munandar, mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi kekacauan distribusi BBM serta menindak dugaan praktik kecurangan atau “mafia BBM” yang merugikan masyarakat.
Tgk. Aris menilai kelangkaan ini tidak lagi sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan telah menjadi persoalan keadilan sosial yang mendesak untuk segera diselesaikan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera turun tangan dalam mengatasi distribusi BBM. Yang paling penting, apabila ada kejanggalan atau kecurangan dalam pengelolaan BBM, maka kami desak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan segera para mafia BBM yang bermain di tengah penderitaan masyarakat,” tegas Tgk. Aris Munandar dalam keterangannya, Sabtu (9/11).
Ia menambahkan, dampak paling berat dirasakan oleh nelayan yang sangat bergantung pada pasokan Bio Solar. Keterbatasan stok membuat ribuan nelayan tidak bisa melaut, mengancam mata pencaharian dan ketersediaan hasil laut di daerah.
Selain Aceh Utara, kelangkaan BBM juga dilaporkan terjadi di Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe. Di Aceh Utara, kekosongan stok terpantau di SPBU Meunasah Ranto Lhoksukon, SPBU Ibukota Lhoksukon, SPBU Teupin Punti, SPBU Batuphat, dan SPBU Geudong.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor perikanan. Sektor logistik juga ikut tertekan karena mobil barang antar provinsi mengalami kendala operasional dan peningkatan biaya distribusi. Kondisi ini dikhawatirkan akan berujung pada kenaikan harga bahan pokok di pasaran.
Masyarakat mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memastikan ketersediaan stok cadangan (buffer stock) dan kelancaran distribusi. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi serta mencegah kebocoran dan penimbunan.
Publik juga meminta aparat terkait untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menimbun atau mempermainkan stok demi keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan dan kerugian luas bagi masyarakat.
